Hariannusantara.com – Pakar hukum laut internasional Hasyim Djalal menyatakan langkah terakhir Indonesia di perairan Natuna, Kepulauan Riau, yang masuk wilayah laut China Selatan, bisa dibenarkan. Jumat pekan lalu, TNI Angkatan Laut menembaki kapal China yang mencuri ikan di Natuna.
“Indonesia mempertahankan zona ekonomi eksklusifnya sesuai hukum internasional. Hukum laut membenarkan Indonesia membuat zona ekonomi eksklusif. Indonesia punya kedaulatan atas kekayaan alamnya,” kata Hasyim, Senin (20/3).
Di sisi lain, China berusaha melindungi nelayannya meski telah masuk ke wilayah negara lain. Sebelumnya, China melayangkan protes resmi kepada Indonesia atas insiden penembakan terhadap kapal mereka yang disebut melukai satu nelayan. Walau mengakui kedaulatan Indonesia atas Natuna, Negeri Tirai Bambu menganggap insiden terjadi di wilayah perairan yang memiliki klaim tumpang-tindih.
“Menurut Indonesia, China salah. Menurut China, perairan itu traditional fishing groundmereka. Tapi tidak pernah ada kesepakatan soal itu dengan Indonesia,” ujar Hasyim.
Ayah mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI, Dino Patti Djalal itu menyatakan bahwa Indonesia tidak pernah tahu apa klaim China yang sesungguhnya. Terkait permintaan China yang meminta Indonesia tidak mengambil tindakan yang dapat memperumit situasi, Hasyim berpendapat justru China yang membuat sulit.
“Seolah Indonesia disudutkan padahal selama ini tak ada permusuhan. Ini membuat situasi tak enak. (Natuna) itu wilayah kedaulatan Indonesia, dan karenanya menurut hukum Indonesia berhak berbuat sesuatu di situ,” tegas Hasyim.
Mantan diplomat kelahiran Bukittinggi, Sumatra Barat itu menambahkan jika hukum laut internasional menetapkan zona ekonomi eksklusif ialah 200 mil laut dari garis pangkal suatu negara, dan hal ini sudah diakui Perserikatan Bangsa-Bangsa.