Hariannusantara.com – Pada Senin (26/09/2016) lalu salah satu Diplomat muda Indonesia menjadi sorotan dunia. Pasalnya sang diplomat cantik tersebut memberikan jawaban yang lugas untuk membela Indonesia di mata dunia.
Pembelaan tersebut bermula saat muncul tuduhan yang berlangsung di salah satu sidang umum PBB di New York, Amerika Serikat, pada Senin (26/9/2016) lalu, enam pemimpinn negara di Kepulauan Pasifik– Vanuatu, Kepulauan Solomon, Tonga, Nauru, Kepulauan Marshall, dan Tuvalu memaparkan kekhawatiran mereka mengenai pelanggaran HAM di Papua.
Pemimpin kepulauan Solomon Manasseh Sogavare membacakan pernyataan yang meminta agar pemerintah Indonesia menghormati hak kebebsan masyarakat Papua. Indonesia juga dinilai melakukan pelanggaran HAM terhadap masyarakat Papua Barat.
”Pelanggaran HM di Papua Barat dan keinginan untuk menentukan diri sendiri adalah dua sisi mata uang,” ujar Manasseh Sogavare.
”Banyaknya laporan pelanggaran HAM di Papua Barat menunjukkan bahwa keinginan masyarakat untuk mandiri menciptakan pelanggaran HAM yang lebih mendalam,” sambungnya.
Mendengar pernyataan tersebut, Nara Masista Rakhmatia Diplomat muda Indonesia yang bertugas di PBB membantah tuduhan tersebut. Diplomat berparas cantik 34 tahun tersebut dengan kepercayaan tinggi memaparkan bahwa Indonesia terkejut dengan klaim yang dipaparkan negara-negara kepulauan pasifik tersebut. Apalagi saat tuduhan tersebut dilontarkan oleh negara-negara pasifik, pembahasan PBB sedang membahas megenai tujuan pembangunan suistanable dan respon perubahan iklim dunia.
Dalam pernyataannya wanita lulusan FISIP Hubungan Internasional Universitas Indonesia ini, mengungkapkan bahwa para pemimpin Negara Pasifik tersebut melanggar piagam PBB dengan mengintervensi kedaulatan negara lain dan melanggar integritas teritorialnya.
”Kami menolak keras tuduhan atas pelanggaran HAM di Papua,” tegasnya.
Nara juga mengungkapkan bahwa tuduhan yang dilayangkan kepada Indonesia menunjukkan bahwa Negara-Negara lain tidak memahami mengenai sejarah Indonesia sehingga tak paham mengenai perubahan yang sudah terjadi.
Nara juga secara khusus memberikan tanggapan pada Vanuatu dan Kepulauan Solomon tidak seharusnya menuduh Indonesia mengenai permasalahan HAM lantaran negaranya juga mengalami permasalahan HAM yang cukup berat. Menurut Nara jika seseorang menunjuk orang lain dengan jari telunjuknya, maka ibu jarinya justru menunjuk kepada dirinya sendiri.
”Mereka yang juga memiliki masalah dengan HAM seharusnya tidak menunjukkan telunjuk mereka kepada Indonesia,” ulasnya.
Lebih lanjut Nara juga mengungkapkan bahwa pernyataan Negara Pasifik yang bernuansa Politik tersebut dirancang guna mendukung kelompok –kelompok separatis di provinsi papua Barat.
“Pernyataan mereka yang bermotif politik itu memang dibuat demi mendukung kelompok separatis di Papua Barat yang kerap melanggar ketertiban dan melakukan serangan bersenjata. Itu adalah pelanggaran kedaulatan negara. Sungguh tak pantas dan sangat berbahaya jika ada negara yang menyalahgunakan forum PBB, termasuk dalam pertemuan Majelis Umum ini.”
”Kelompok separatis begitu bersemangat mengganggu ketertiban umum dan melakukan serangan teroris bersenjata terhadap masyarakat sipil dan aparat keamanan,” tutur Nara seperti di lansir DailyPost.vu.
Keberanian dan kecakapan Nara yang menilai bahwa para pemimpin negara Kepulauan Pasifik tidak mengerti persoalan Papua serta cuma mencampuri urusan dalam negeri Indonesia itu langsung menuai decak kagum dari Negara lain.
Simak Videonya dibawah ini