Hariannusantara.com – Kasus kemanusian yang terjadi di Myanmar telah menyita perhatian dunia. Pasalnya, dalam kasus yang melibatkan Pemerintah Myanmar dan Muslim Rohingya semakin berlarut-larut. Keadaan terssebut diperparah setelah adanya insiden pada Oktober 2016 lalu, dimana adanya serangan dari pasukan pemberontak yang menewaskan 9 petugas kemanan pemerintah Myanmar.
Setelah inseden tersebut, pemerintah Myanmar melakukan operasi militer. Diduga operasi militer tersebut yang membuat masyarakat Muslim Rohingya melarikan diri ke perbatasan Bangladesh. Menurut penyidik dari PBB, pelarian diritersebut dilatarbelakangi oleh intimidasi yang berlebihan dari petugas keamanan Myanmar. Menurut berita yang ditulis di harian Republika.com, Muslim Rohingya diduga mendapatkan penyiksaan, pelecehan seksual dan dibunuh oleh aparat keamanan Myanmar.
Banyaknya laporan yang masuk telah memeberikan tekanan pada Pemerintahan Myanmar bahkan kepada Aung San Suu Kyi yang telah dianugrahi nobel perdamaian. Masyarakat dunia menilai pemerintahan Myanmar tak mampu mengontrol angkatan bersenjatanya. Dan diperparah oleh keputusan untuk keluar dari ressolusi secara keseluruhan.
“Pembentukan misi pencari fakta internasional akan membuat lebih banyak pengorbanan, bukan menyelesaikan masalah saat ini,” tulis Kementerian Luar Negeri Myanmar, seperti dilansir Gulf Today, Ahad (26/3).
Untuk itu, badan perdamaian dunia yang berbasiis di Jenewa akan mengirimkan tim pencari fakta ke Asia Tenggara yang berfokus di Rakhine, yang merupakan tempat tinggal Muslim Rohingya. Namun, kedatangan ditolak oleh pihak pemerintah Myanmar karena dianggap kedatangan tim dari PBB tidak akan menyelesai bahkan akan menambah permasalahan. Pemerintah Myanmar mengaku telah menyiapkan tim penyidik sendiri, sayangnya hal tersebut diragukan oleh dewan HAM PBB. Dewan HAM PBB menganggap penyidikan yang dikomandani oleh Wapres Myint Swe, hanyalah omong kosong belaka.