Hariannusantara.com – Kasus dugaan korupsi pengadaan elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) masih belum tuntas hingga saat ini. Kasus yang terjadi pada tahun 2011-2012 diperkirakan merugikan Negara sekitar 2.3 trilliun. Sedangkan hingga tahun 2016, total uang yang telah disita baru sebesar 247 miliyar rupiah.
“Kami juga dapat informasi bahwa dalam penyelidikan kasus e-KTP ini selama tahun 2016 telah dilakukan sejumlah penyitaan dalam bentuk rupiah 206,95 miliar, kemudian 1.132 SGD, dan dalam bentuk dolar Amerika 3.036.715,64 atau semua setara dengan Rp 247 miliar. Semua dalam bentuk uang, baik yang cash maupun rekening,” kata Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah, Senin (16/1/2017).
Selama ini baru ada dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yakni Dirjen Dukcapil Kemendagri Irman dan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri, Sugiharto. Walaupun sudah ada beberapa orang lainnya yang diperiksa seperti Setya Novanto, Anas Urbaningrum, M Nazaruddin, dan Gamawan Fauzi., tetapi belum ada titik terang yang dapat menemukan tersangka lainnya.
Pada hari Rabu (18/1/2017) Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi II DPR akan menggelar rapat dengar pendapat dengan agenda rencana kerja KPK di tahun 2017. Rapat dengar pendapat kali ini dihadiri oleh sejumlah anggota KPK yakni Laode M Syarif, Alexander Marwata, Basarja Panjaitan serta ketua KPK Agus.
Terkait dengan kasus korupsi e-KTP, Agus meyakini jika masih ada orang yang terlibat dalam kasus ini, karena tidak mungkin jika hanya dua orang saja dapat merugikan Negara sebanyak 2,3 triliun rupiah. Selain laporan tersebut, dirinya akan menyampaikan jika KPK telahmengirimkan penyidik ke Singapura.
“Masih berjalan terus, kita juga kirim beberapa penyidik ke Singapura,” kata Agus.
“Kalau kerugian negara sekitar Rp 2,3 triliun, saya nggak yakin sih cuma 2 orang saja yang ‘main’,” terang Agus.