Hariannusantara.com – Belakangan ini salah satu aksi yang cukup banyak menyita perhatian kalangan masyarakat adalah deklarasi #2019GantiPresiden. Aksi yang satu ini memang digawangi oleh banyak kalangan masyarakat mulai dari beberapa tokoh penting hingga kalangan artis. Namun tampaknya deklarasi #2019GantiPresiden ini mendapat banyak pertentangan di kalangan masyarakat sehingga menimbulkan pro dan kontra.
Terlebih sesuai dengan UU Nomor 39 Tahun 1998 tentang HAM dan UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Tata Cara Mengemukakan Pendapat di Muka Umum menyebutkan bahwa aspirasi masyarakat tidak boleh dilarang. Ketua DPR RI Bambang Soesatyo bahkan setuju jika deklarasi #2019GantiPresiden dilarang. Dia mengatakan aparat kepolisian pasti memiliki pertimbangan matang agar tidak terjadi bentrokan sebelum membubarkan acara deklarasi #2019GantiPresiden di Surabaya akhir pekan lalu.
Menurut Bambang, polisi mendapatkan laporan intelijen jika deklarasi #2019GantiPresiden bisa menimbulkan konflik. Bahkan bisa terjadi benturan. Namun kebebasan berpendapat merupakan hak yang dapat ditunda pemenuhannya melihat kondisi dan situasi obyektif di lapangan. Dalam kesempatan itu, Bambang Soesatyo juga meminta agar para politisi dewasa dalam berpolitik. Sehingga pesta demokrasi pemilihan presiden tidak membelah bangsa.
Baca juga:
– Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Efendy Rencanakan Kebijakan Sekolah Bebas Ujian Nasional
– Asian Games 2018: Tiongkok Bakal Jadi Lawan Terberat Tim Bridge Indonesia?
“Aspirasi tidak boleh dilarang tapi menunda lihat kondisi yang kindusif tidak apa-apa. Saya berharap ada kedewasaan dari semua pihak agar tidak mencederai demokrasi ini justru menjadi perpecahan bagi kita. Muliakanlah calon kita masing-masing tanpa menjelekan lawan kita. Kalau kita punya capres Pak Jokowi, 2019 tetap Jokowi, yang sana 2019 Prabowo itukan enak ketimbang dengan judul-judul yang provokatif. Saya kira terobosan-terobosan yang menunjukan kedewasan berpolitik penting,” ujarnya.