Hariannusantara.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin menyatakan bahwa seluruh honorer K2 (kategori dua) usia di atas 35 tahun dialihkan untuk mengikuti tes pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Tidak hanya K2, pegawai non PNS lainnya juga dipersilakan ikut tes PPPK.
Menteri Syafrudin juga memastikan jika tes PPPK dilaksanakan tahun depan. Saat ini pemerintah fokus pada penerimaan CPNS. Apalagi Peraturan Pemerintah (PP) tentang PPPK belum diteken presiden. Khusus honorer K2, Presiden memberikan solusi lainnya bila tidak lulus CPNS maupun PPPK akan tetap dipekerjakan dengan gaji setara upah minimum regional (UMR). Namun Presiden menekankan, tidak boleh ada lagi rekrutmen tenaga honorer lagi.
“Sesuai arahan presiden, honorer K2 dan non kategori dipersilakan ikut tes PPPK. Pelaksanaannya usai tes CPNS umum agar yang 13.347 honorer K2 yang ikut tes dan tidak lulus bisa melamar PPPK juga. Jadi ini terakhir pemerintah menyelesaikan tenaga honorer. Setelah itu tidak ada lagi. Bagaimana bisa indeks kualitas SDM Indonesia meningkat kalau merekrut orang-orang yang kompetensinya kurang. Menkeu tadi laporkan grade indeks pembangunan manusia kita di level dunia menurun,” ungkap Syafruddin, Jumat (21/9/2018).
Baca juga:
– Pemerintah Buka Jalur Khusus Jadi PNS Tanpa Tes CPNS
– Tahun Ini Tidak Ada Rekrutmen CPNS Bagi Honorer K2
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menambahkan, untuk diangkat menjadi PPPK harus melewati proses layaknya rekutmen CPNS. Hanya yang lulus bisa jadi PPPK. Ini tentu saja menjadi sebuah kesepakatan untuk menangani kasus Honorer K2 yang cukup pelik belakangan ini. Pemerintah sendiri memang menolak secara tegas tuntutan Honorer K2 yang meminta untuk diangkat langsung menjadi ASN sebab mereka memiliki prosedur sendiri dan penerimaan ASN harus melalui tes CPNS.