Hariannusantara.com – Pendidikan adalah aspek penting yang masih menyisakan ‘PR’ bagi Pemerintah Indonesia umumnya, dan Pemerintah DKI Jakarta khususnya. Masih cukup banyak warga Jakarta yang hidup dibawah garis kemiskinan yang mengalami kesulitan guna mendapat pendidikan wajib 12 tahun. Walaupun sudah ada program-program yang dibuat oleh pemerintah, tetapi harga pendidikan tidak terjangkau oleh masyarakat miskin.
“Sebelum soal solusi, berarti masalah itu (kesulitan biaya sekolah) masih ada. Kenyataan di lapangan masih ada yang menggadaikan. Dan itu juga yang saya temui ketika saya menjadi menteri. Dalam kenyataannya memang masih banyak,” ujar Anies BAswedan, Kamis (19/1/2017).
Menyedari hal tersebut, Anis yang merupakan calon Gubernur DKI Jakarta menawarkan solusi untuk masalah ini. Menurutnya program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) akan menjadi solusi yang baik untuk masalah pendidikan di Jakarta. Sifat KJP yang nontunai bisa dilengkapi dengan sifat KIP yang tunai. Sayangnya selama ini KIP tidak dapat diintegrasikan dengan KJP. Anies menambahkan jika Kartu Jakarta Pintar (KIP) saat ini dibolehkan untuk anak di DKI, maka dapat meringankan beban orang tua di awal tahun pelajaran.
“Sulit mengatakan tidak ada, dan saya merasa sampai kapanpun kita akan ketemu dengan situasi itu. Nah bagaimana caranya, kalau anak itu bisa menerima KIP, dulu diizinkan, maka di awal tahun baru mereka dapat mengangsur ini,” jelasnya.
“Kan KIP itu diberikan di awal tahun baru kan. Jadi nggak usah menggadaikan, justru bantuan keuangan ada. Anaknya lima tadi, bayangkan kalau anaknya lima. Yang SD, SMP, SMA, yang SD dapat 450, yang SMP 750, yang SMA 1 juta. Itu kalau anaknya lima, semuanya pada dapat itu. Tapi karena KJP tidak diizinkan dicairkan maka dia harus mencari uang pinjaman. Itu sebabnya besok KJP dan KIP kita integrasikan,” imbuhnya.