Hariannusantara.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Rabu 24/8 hadir di Gedung DPR RI untuk menggantikan menteri BUMN Rini Soemarno.
Sri Mulyani menggebrak DPR dengan menyebutkan pernyataan yang luar biasa tanda optimisme Pemerintahan Presiden Jokowi – JK dalam mewujudkan pembangunan dan penataan BUMN selama kurun waktu 5 tahun masa pemerintahan.
“Kalau tetangga kita punya BUMN yang hebat, kenapa kita tidak bisa seperti itu padahal negara kita lebih besar. Apa yang salah?” kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani, saat menggantikan Menteri BUMN, Rini Soemarno, dalam rapat Holdingisasi di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (24/8/2016).
Dalam rapat tersebut, Sri Mulyani mengemukakan bahwa BUMN belum melakukan tata kelola yang baik serta management yang transparant untuk memperbaikinya masih dibutuhkan banyak hal termasuk keseriusan dari pihak – pihak terkait.
“Di berbagai negara, pembentukan BUMN tujuannya sangat mulia. Tapi yang terjadi di kita justru melindungi korporat yang sangat tidak efisien yang bahkan menyengsarakan banyak pihak. Pada akhirnya, masyarakat harus menanggung beban korporasi yang tidak efisien, yang rugi terus, yang minta tambahan modal terus yang berdarah-darah terus,” kata Sri Mulyani.
Solusi yang diupayakan oleh Menteri Keuangan itu adalah membentuk Holding dengan menyatukan beberapa perusahaan yang sejenis sehingga tata kelola bisa dilakukan secara efisien.
“Perusahaan-perusahaan yang sejenis, yang mirip seperti perbankan, dan jenis perusahaan lainnya bisa disatukan supaya lebih efisien. Supaya bisa memberikan manfaat yang besar kepada negara,” sambung Sri Mulyani.