Hariannusantara.com – Pemerintah Indonesia telah mencanangkan program Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga untuk seluruh wilayah Indonesia. Sayangnya hal tersebut masih belum dapat diralisasikan. Pasalnya untuk Indonesia bagian tengah dan timur, harga BBM masih cukup tinggi. Hal ini disampaikan oleh Eni Maulani Saragih yang menjadi anggota Komisi VII DPR sekaligus menjabat Ketua Umum Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
Eni menyampaikan bahwa untuk daerah tersebut BBM masih terbilang mahal yakni berkisar antara Rp 35.000 hingga Rp75.000 per liter. Besaran harga tersebut cukup timpang mengingat harga BBM di pulau Jawa berkisar Rp 7.000 an hingga Rp 10.000 an saja. Padahal upaya pemerintah mencanangkan BBM satu harga itu memiliki tujuan untuk mewujudkan sila kelima Pancasila sekaligus mendorong perekonomian daerah ke arah yang lebih baik, begitu jelas Eni.
“Kenapa kok harga BBM di daerah ini belum seragam padahal Presiden telah menyampaikan kebijakan harga BBM satu harga. Disparitas harga BBM ini sungguh memberatkan masyarakat di daerah,” kata Mujarni, Kamis (19/1).
Dalam keterangannya Eni menagku dirinya mendapat informasi harga BBM tersebut pengurus LPM daerah. Dirinya menyebutkan jika harga BBM termahal harga mencapai Rp 75.000/liter. BBM yang cukup mahal itu dijual di daerah Kampung Yabema, Distrik Elelim Kabupaten Yalimo. Eni mengaku heran mengapa belum bisa konsisten dalam merealisasikan programnya.
Dirinya meminta agar Presiden Jokowi turut mengawasi jalannya program pemerataan ini. Selain itu, dirinya juga meminta pihak Pertamina untuk segera merealisasikan hal tersebut. Dirinya juga menyadari jika masalah logistic merupakan salah satu masalah utama mahalnya harga BBM di Indonesia bagian Timur. Eni menuturkan bahwa Pemerintah dapat menggunakan metode subsidi silang dalam menyelesaikan masalah ini. Menurut Eni, Pertamina harus bisa mengemban tugas ini melalui efiseinsi tanpa mengurangi keuntungan karena Pertamina mempunya hak-hak istimewa dalam menjalankan bisnisnya.
“Pertamina sudah banyak memperoleh hak-hak istimewa untuk berbisnis. Jadi wajar pemerintah memerintahkannya untuk mengemban tugas mewujudkan program harga satu BBM,” ucapnya.