Fadli Zon Ingin KPK-BPK Gelar Perkara Kasus Sumber Waras

178
hariannusantara.com
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon

Hariannusantara.com – Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan gelar perkara secara terbuka dalam kasus pembelian lahan rumah sakit Sumber Waras. Menurutnya, hasil audit BPK dan hasil penyelidikan KPK yang berbeda membuat masyarakat bertanya-tanya.

Fadli menilai hal itu dapat mengancam kredibilitas BPK dan mengurangi kepercayaan publik kepada BPK sebagai lembaga auditor keuangan Negara.

“Gelar perkara ini perlu supaya ada kejelasan. Siapa yang benar dan siapa yang salah. Kalau tidak mau membukanya ke publik, bubarkan saja BPK,” kata Fadli, Sabtu (18/6/2016).

Sebelumnya, BPK DKI menyebut pembelian lahan Sumber Waras merugikan negara hingga 191 miliar rupiah. Namun dalam perkembangannya, ada perubahan nilai kerugian setelah digelar audit investigasi oleh BPK yakni sebesar 173 miliar rupiah.

Kerugian terjadi karena ada perbedaan nilai jual objek pajak tanah (NJOP). BPK menilai NJOP yang ada di Jalan Tomang Utara, sedangkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menilainya di Jalan Kyai Tapa. Namun, KPK menyatakan hasil penyelidikan dalam pembelian lahan rumah sakit Sumber Waras tidak menemukan perbuatan melawan hukum. Hal itu disampaikan Ketua KPK Agus Rahardjo dalam jeda rapat dengar pendapat KPK bersama Komisi III DPR di Gedung Parlemen, Selasa (14/6/2016).

Fadli berpendapat bahwa BPK dan KPK harus segera melakukan pertemuan untuk membahas kisruh kasus pembelian lahan rumah sakit Sumber Waras ini. Sebab jika tidak publik akan dibuat bingung apabila BPK dan KPK masih terus berbeda pendapat.

“Harus ada audit forensik. Dana Rp755 miliar itu mengalir ke mana? Ke yayasan kah, ke orang kah?,” ucap Politikus Partai Gerindra itu.

Senada, Koordinator Indosesia Corruption Watch Febri Hendri sepakat dengan usulan Fadli Zon. Namun ia tak yakin BPK mau melakukan gelar perkara, sebab BPK telah melakukan kesalahan audit.

“Kami yakin BPK tidak berani. Karena BPK yang salah. Kami tantang BPK uji publik,” kata Febri.

Sementara itu, Ahli Hukum Teman Ahok Andi P Syafran menilai gelar perkara secara terbuka belum tentu membawa kebaikan untuk BPK dan KPK. Karenanya, aspek dan tujuannya harus benar-benar diperhatikan.

Ia meyakini bahwa pembelian lahan rumah sakit Sumber Waras yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama sudah sesuai prosedur dan bertujuan baik. Apa lagi KPK telah menyatakan tak ada pelanggaran hukum dalam kasus tersebut.

“Kami yakin tidak ada niat jahat. Semua yang dilakukan pak Ahok untuk membangun Jakarta, agar fasilitas publik untuk warga Jakarta tambah baik,” tukas Andi.