Hariannusantara.com – Lambatnya proses pencatatan E- KTP yang sampai dengan saat ini masih belum selesai menjagi bagian yang membuat Pemerintah Daerah kesulitan dalam mengelolaan KTP.
Proses pengurusan E – KTP yang sampai dengan saat ini masih belum selesai membuat beberapa daerah mempertanyakan keseriusan dan cara Pemerintah mengelola pencatatan administrasi kependudukan secara elektronik tersebut. Mulai dari Walikota Bandung Ridwan Kamil dan Gubernur DKI Jakarta ikut angkat bicara terkait dengan E – KTP.
Menurut Walikota Bandung ini menyatakan :
“Saya sudah sampaikan beberapa kali mohon agar desentralisasi ini jangan setengah hati, Segala urusan-urusan kepada rakyat langsung lebih baik diserahkan kepada pemerintah daerah. Karena jatuhnya lebih optimal” kata Emil sapaan akrabnya di Pendopo, Jalan Dalem Kaum, Kota Bandung, Rabu (24/8/2016) petang.
“Blanko e-KTP itu kan datanganya dari pusat, kalau blankonya telat, walau sudah direkam wajahnya ditulis datanya kita mau nyetak di mana,” kata dia.
Sepakat dengan Ridwan Kamil, Gubernur DKI Jakarta ikut angkat bicara terkait juga proses pencatatan administrasi tersebut.
“Seharusnya sudah enggak ada masalah. Tinggal kirim blanko, beres,” kata Ahok di Gedung Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (24/8/2016).
“Tanya sama Mendagri deh, aku enggak tahu,” kata Ahok.