Hariannusantara.com – Wiratmaja Puja yang merupakan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementeriana Energi dan Sumber Daya mineral menuturkan, jika harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi naik maka akan ada peralihan konsumsi BBM dari non subsidi ke subsidi. Dengan demikian maka pemerintah harusnya menmbuat langkah-langkah antisipasi kenaikan konsumsi BBM bersubsidi. Menurutnya, pemerintah bersama Pertamina menyediakan stock BBM bersubsidi yang cukup di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) sebagai langkah antisipasi.
Penambahan jumlah stok BBM bersubsidi tidak disemua SPBU, hanya SPBU yang terletak di pinggiran dimana banyak memukiman masyarakat menengah ke bawah. Sedangkan untuk SPBU yang terletak di lingkungan masyarakat menengah atas tidak disediakan BBM bersubsidi. Untuk itu diperlukannya kerjasama antara pemerintah dan Pertamina, dimana Pertamina akan memberikan laporan ke pemerintah, SPBU mana saja yang perlu BBM bersubsidi atau tidak.
“Kita sediakan Premium. Tapi kayak di SPBU Pondok Indah, kan lingkungan masyarakatnya ada (penghasilan tinggi) masuk akal kalau tidak ada Premium. Kalau di SPBU pinggiran di mana banyak masyarakat tidak mampu ya harus ada Premium, sedangkan Solar semua SPBU harus ada,” jelas Wiratmaja Puja.
Pada pertengahan bulan Desember 2016, terjadi kenaikan harga BBM nonsubsidi sebesar Rp 150 per liter. Menurut Vice President Retail Fuel Marketing Pertamina Afandi, kenaikan harga BBM nonsubsidi merupakan imbas dari melemahnya nilai mata uang rupiah terhadap dolar dan adanya kenaikan Harga Index Pasar (HIP) yang mencapai 8 persen.
“Iya, Pertamax, Pertalite dan Dex Lite naik Rp 150,” kata Afandi dikutip dari Liputan6.com.
“Dua minggu lalu, total HIP dan kurs naik 7 sampai 8 persen,” lanjutnya.
