Hariannusantara.com – Bank Dunia memilih pemerintahan Korea Utara (Korut) sebagai pemerintahan terburuk di dunia. Dilansir dari Chosun Ilbo, Kamis (4/10/2018), menurut indikator pemerintahan seluruh dunia yang dilakukan oleh Bank Dunia, kinerja pemerintahan Korut dinilai lebih rendah dari pada tahun lalu. Indikator ini sendiri dilihat dari enam aspek pemerintahan dari 230 negara. Keenamnya adalah kebebasan berbicara dan akuntabilitas, stabilitas politik dan tidak adanya kekerasan, efektivitas pemerintahan, kualitas regulasi, penegakan hukum dan kontrol terhadap korupsi.
Skala indikator ini antara minus 2,5 sampai 2,5 dengan 0 sebagai titik dasarnya. Korut berada di 10 negara terburuk di lima dari enam dimensi kecuali stabilitas politik. Kebebasan berbicara Korut berada di posisi buncit dengan skor minus 2.20 poin lebih rendah dari tahun lalu yakni minus 2.13 poin. Dalam laporan organisasi hak asasi manusia bulan April lalu Korut menjadi negara tanpa kebebasan berbicara selama 23 tahun. Skor Korut dalam kualitas regulasi hanya sebesar minus 2.34 poin.
Pemerintah Korut harus mengevaluasi implementasi kebijakan dan regulasi yang mengizinkan dan mengakselerasi pembangunan di sektor swasta. Pada penegakan hukum, yang mengukur keadilan dalam sistem peradilan skor Korut hanya minus 1,71 poin. Pada indikator ini, setiap tahunnya nilai Korut terus turun sejak pertama kali Bank Dunia mengadakan sistem pengukuran pada tahun 1996. Saat itu, Korut mendapatkan skor minus 1,15 poin.
Baca juga:
– Janji ‘Denuklirisasi Nuklir’ Korea Utara Tak Akan Berdampak Besar Bagi Korea Selatan?
– Sekjen PBB Sebut Kasus Rohingya Sebagai Diskriminasi Terburuk
Namun Korut sedang berusaha memperbaiki pemerintahan mereka dengan menjalani hubungan baik dengan tetangga mereka Korea Selatan (Korsel) dan sekutunya Amerika Serikat. Kabarnya delegasi Korsel akan datang ke ibukota Pyongyang untuk merayakan kerjasama mereka yang dilakukan sejak tahun 2007. Dilansir dari Washington Post, Menteri Unifikasi Korsel Cho Myoung-gyon mengatakan kunjungan ini akan menjadi kesepatan kedua negara untuk memperkuat rekonsiliasi, kerja sama dan membangun perdamaian. Selain deligasi dari pemerintahan juga ada delegasi dari masyarakat.