Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon
Hariannusantara.com – Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan gelar perkara secara terbuka dalam kasus pembelian lahan rumah sakit Sumber Waras. Menurutnya, hasil audit BPK dan hasil penyelidikan KPK yang berbeda membuat masyarakat bertanya-tanya.
Fadli menilai hal itu dapat mengancam kredibilitas BPK dan mengurangi kepercayaan publik kepada BPK sebagai lembaga auditor keuangan Negara.
“Gelar perkara ini perlu supaya ada kejelasan. Siapa yang benar dan siapa yang salah. Kalau tidak mau membukanya ke publik, bubarkan saja BPK,” kata Fadli, Sabtu (18/6/2016).
Sebelumnya, BPK DKI menyebut pembelian lahan Sumber Waras merugikan negara hingga 191 miliar rupiah. Namun dalam perkembangannya, ada perubahan nilai kerugian setelah digelar audit investigasi oleh BPK yakni sebesar 173 miliar rupiah.
Kerugian terjadi karena ada perbedaan nilai jual objek pajak tanah (NJOP). BPK menilai NJOP yang ada di Jalan Tomang Utara, sedangkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menilainya di Jalan Kyai Tapa. Namun, KPK menyatakan hasil penyelidikan dalam pembelian lahan rumah sakit Sumber Waras tidak menemukan perbuatan melawan hukum. Hal itu disampaikan Ketua KPK Agus Rahardjo dalam jeda rapat dengar pendapat KPK bersama Komisi III DPR di Gedung Parlemen, Selasa (14/6/2016).
Fadli berpendapat bahwa BPK dan KPK harus segera melakukan pertemuan untuk membahas kisruh kasus pembelian lahan rumah sakit Sumber Waras ini. Sebab jika tidak publik akan dibuat bingung apabila BPK dan KPK masih terus berbeda pendapat.
“Harus ada audit forensik. Dana Rp755 miliar itu mengalir ke mana? Ke yayasan kah, ke orang kah?,” ucap Politikus Partai Gerindra itu.
Senada, Koordinator Indosesia Corruption Watch Febri Hendri sepakat dengan usulan Fadli Zon. Namun ia tak yakin BPK mau melakukan gelar perkara, sebab BPK telah melakukan kesalahan audit.
“Kami yakin BPK tidak berani. Karena BPK yang salah. Kami tantang BPK uji publik,” kata Febri.
Sementara itu, Ahli Hukum Teman Ahok Andi P Syafran menilai gelar perkara secara terbuka belum tentu membawa kebaikan untuk BPK dan KPK. Karenanya, aspek dan tujuannya harus benar-benar diperhatikan.
Ia meyakini bahwa pembelian lahan rumah sakit Sumber Waras yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama sudah sesuai prosedur dan bertujuan baik. Apa lagi KPK telah menyatakan tak ada pelanggaran hukum dalam kasus tersebut.
“Kami yakin tidak ada niat jahat. Semua yang dilakukan pak Ahok untuk membangun Jakarta, agar fasilitas publik untuk warga Jakarta tambah baik,” tukas Andi.
Similar Posts:
- Usai Berkunjung, Fadly Zon Ngotot RS Sumber Waras Berada di Jalan Tomang
- Soal Pembayaran Cash RS Sumber Waras, Ahok : Cash dari Mana ?
- Penjelasan Pembelian Lahan RS Sumber Waras
- KPK Dianggap Abaikan Hasil Audit Sumber Waras
- Di Doakan Pakai Rompi Oranye, ini Jawaban Mengejutkan Ahok
- Fadli Zon Tuding Aksi Bagi-Bagi Sepeda Jokowi Sebagai Politik Uang Terselubung
- Aturan Baru BPJS Kesehatan Persulit Warga Untuk Berobat
- Ketua Majelis PTUN Kabulkan Gugatan Nelayan Tolak Reklamasi Teluk Jakarta
- Nama Syahrini dan Fadli Zon Ikut Terseret Dalam Pusaran Kasus Suap Pajak
- Jawaban Agus Harimurti Tentang Masalah Penggusuran di DKI Jakarta
- Ini Antisipasi KPU Hindari Tindak Pemalsuan Suket
- KPK Berkolaborasi Dengan Kejaksaan Gali Keterlibatan La Nyalla Dalam Kasus Alkes
- Fadli dan Fadlan Sebar Bukti dan Wajah Pelaku Penganiayaan Adiknya, Farah Diba
- Diisukan Berselisih Paham, Ahok-Djarot Justru Kompak Temui BJ Habibie
- Patrialis Akbar Tersandung Kasus Dugaan Suap Pada OTT KPK
- RIP Mike Mohede Diberikan Selebritis Tanah Air Sebagai Penghormatan Terhadap Almarhum
- Ratna Sarumpaet Akui Berbohong, Empat Politisi Ikut Minta Maaf
- Amankan Ahok, Partai Politik Terbitkan SK Dukungan Benarkah Ahok Gagal Independen ?
- Israel Luncurkan Serangan Di Gaza
- Resah Akan Digusur, Daeng Aziz Tagih PBB yang di Bayarkan di Pemda DKI Jakarta
- Pilkada DKI : Mengungkap “Antek Asing” Yang Tidak Mendukung Sandiaga Uno
- Mahkamah Agung Segera Periksa Hakim di Perkara Pedangdut Saipul Jamil
- Sidang Ke-8, Ahok dan Tim Kuasa Hukum Pojokkan KH Ma’ruf Amin
- Tujuan Reklamasi Teluk Jakarta Untuk Bukan Untuk Nelayan Indonesia?
- Gambar Lucu Lagi Sakit
- Sepak Terjang Pilkada DKI, Kini Giliran Anies Baswedan Dituduh Lakukan Korupsi
- Mike Mohede Meninggal Dunia, Dunia Hiburan Kembali Berduka
- KPU Temukan Banyak Pelanggaran di Pilkada Serentak 2017
- Rekatkan Hubungan, Indonesia Akan Bangun Rumah Sakit Untuk Afganistan
- Kronologis Meninggalnya Penyanyi Mike Mohede
Jadi Tersangka La Nyalla Merasa Dirinya Sedang Di Kerjai
Jalur Independent Mulai Dipertimbangkan Untuk Maju Pilkada
Kumpulkan Ulang KTP, Teman Ahok Masih Kejar Target
Terus Bergerak Teman Ahok ingin Mengamankan Dukungan Ahok – Heru
Ahok dan De Parpolisasi Partai Politik
