Hariannusantara.com – Kasus dugaan korupsi pengadaan elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) masih belum tuntas hingga saat ini. Kasus yang terjadi pada tahun 2011-2012 diperkirakan merugikan Negara sekitar 2.3 trilliun. Sedangkan hingga tahun 2016, total uang yang telah disita baru sebesar 247 miliyar rupiah.
“Kami juga dapat informasi bahwa dalam penyelidikan kasus e-KTP ini selama tahun 2016 telah dilakukan sejumlah penyitaan dalam bentuk rupiah 206,95 miliar, kemudian 1.132 SGD, dan dalam bentuk dolar Amerika 3.036.715,64 atau semua setara dengan Rp 247 miliar. Semua dalam bentuk uang, baik yang cash maupun rekening,” kata Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah, Senin (16/1/2017).
Selama ini baru ada dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yakni Dirjen Dukcapil Kemendagri Irman dan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri, Sugiharto. Walaupun sudah ada beberapa orang lainnya yang diperiksa seperti Setya Novanto, Anas Urbaningrum, M Nazaruddin, dan Gamawan Fauzi., tetapi belum ada titik terang yang dapat menemukan tersangka lainnya.
Pada hari Rabu (18/1/2017) Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi II DPR akan menggelar rapat dengar pendapat dengan agenda rencana kerja KPK di tahun 2017. Rapat dengar pendapat kali ini dihadiri oleh sejumlah anggota KPK yakni Laode M Syarif, Alexander Marwata, Basarja Panjaitan serta ketua KPK Agus.
Terkait dengan kasus korupsi e-KTP, Agus meyakini jika masih ada orang yang terlibat dalam kasus ini, karena tidak mungkin jika hanya dua orang saja dapat merugikan Negara sebanyak 2,3 triliun rupiah. Selain laporan tersebut, dirinya akan menyampaikan jika KPK telahmengirimkan penyidik ke Singapura.
“Masih berjalan terus, kita juga kirim beberapa penyidik ke Singapura,” kata Agus.
“Kalau kerugian negara sekitar Rp 2,3 triliun, saya nggak yakin sih cuma 2 orang saja yang ‘main’,” terang Agus.
Similar Posts:
- Sudah Lama Bergulir, Kasus Korupsi E-KTP Tak Kunjung Berakhir
- Praktik Jual Beli Jabatan, Bupati Klaten Ditetapkan Sebagai Tersangka
- Pemerintah: 1.242 Triliun Rupiah Kredit Belum Dicairkan Nasabah Perbankan
- Fadli Zon Ingin KPK-BPK Gelar Perkara Kasus Sumber Waras
- KPK Dianggap Abaikan Hasil Audit Sumber Waras
- Tanggapi Masalah Ekonomi Ibu Kota, Agus Yudhoyono Angap Program 20 Ribu Unit Usaha Baru Lebih Realistis
- Kejagung Beberkan Waktu Pemeriksaan La Nyalla Oleh KPK
- KPK Berkolaborasi Dengan Kejaksaan Gali Keterlibatan La Nyalla Dalam Kasus Alkes
- Mehub Himbau Operasional Garuda Tak Terganggu Kasus Korupsi
- Sylviana Murni Tersangkut Kasus Pembangunan Masjid, Polisi: Pilkada Bukan Suatu Penghalang
- Leonardo DiCaprio Terseret Kasus Korupsi Yang Melibabatkan Anak Perdana Mentri Malaysia
- Bupati Cirebon Resmi Jadi Tersangka Kasus Jual Beli Jabatan
- Polda Metro Jaya Bantah Periksa Erick Thohir Soal Dugaan Korupsi Dana Asian Games 2018
- Kwik Kian Gie Prediksi Rupiah Bakal Terus Melemah Sampai 5 Tahun Mendatang
- Ternyata Kekayaan Raja Salman Kalah Dari Bill Gates
- KPK Mensinyalir Adanya Tindak Korupsi Di Kedubes RI Malaysia
- Nadia Mulya Tagih Janji KPK Untuk Kembangkan Kasus Bank Century
- Tersandung Kasus Dugaan Korupsi, Sylviana Murni Memilih Fokus Kampanye
- Korupsi Berjamaah, 41 Dari 45 Anggota DPRD Kota Malang Ditetapkan Sebagai Tersangka!
- GAMBAR LUCU KUE ULANG TAHUN
- Jokowi Komentari Klaim Besarnya BPJS Kesehatan Untuk Penyakit Jantung
- Makin Tegas, AS Seakan Siap Berperang Lawan 3 Negara Ini!
- Deddy Mizwar Tanggapi Kasus OTT Suap Meikarta
- KPK Putuskan Status Taufik Kurniawan
- Daftar harga Pizza di Pizza Hut
- Daftar 10 Orang Terkaya di Indonesia Tahun 2016
- Jadi Tersangka Korupsi, Nur Mahmudi Jalani Pemeriksaan Kepolisian
- Samadikun Baru Ganti Kerugian Negara Sebesar 21 Miliar Rupiah
- Diduga Tersangkut Jual Beli Jabatan, Bupati Cirebon Diciduk KPK
- Agus Yudhoyono Adobsi Gaya Militer Untuk Memimpin Jakarta Menuju Birokrasi Yang Lebih Baik