Myanmar Tolak Tim Penyidik PBB Untuk Ungkap Kasus Rohingya

Hariannusantara.com – Kasus kemanusian yang terjadi di Myanmar telah menyita perhatian dunia. Pasalnya, dalam kasus yang melibatkan Pemerintah Myanmar dan Muslim Rohingya semakin berlarut-larut. Keadaan terssebut diperparah setelah adanya insiden pada Oktober 2016 lalu, dimana adanya serangan dari pasukan pemberontak yang menewaskan 9 petugas kemanan pemerintah Myanmar.

Setelah inseden tersebut, pemerintah Myanmar melakukan operasi militer. Diduga operasi militer tersebut yang membuat masyarakat Muslim Rohingya melarikan diri ke perbatasan Bangladesh. Menurut penyidik dari PBB, pelarian diritersebut dilatarbelakangi oleh intimidasi yang berlebihan dari petugas keamanan Myanmar. Menurut berita yang ditulis di harian Republika.com, Muslim Rohingya diduga mendapatkan penyiksaan, pelecehan seksual dan dibunuh oleh aparat keamanan Myanmar.

Banyaknya laporan yang masuk telah memeberikan tekanan pada Pemerintahan Myanmar bahkan kepada Aung San Suu Kyi yang telah dianugrahi nobel perdamaian. Masyarakat dunia menilai pemerintahan Myanmar tak mampu mengontrol angkatan bersenjatanya. Dan diperparah oleh keputusan untuk keluar dari ressolusi secara keseluruhan.

“Pembentukan misi pencari fakta internasional akan membuat lebih banyak pengorbanan, bukan menyelesaikan masalah saat ini,” tulis Kementerian Luar Negeri Myanmar, seperti dilansir Gulf Today, Ahad (26/3).

Untuk itu, badan perdamaian dunia yang berbasiis di Jenewa akan mengirimkan tim pencari fakta ke Asia Tenggara yang berfokus di Rakhine, yang merupakan tempat tinggal Muslim Rohingya. Namun, kedatangan ditolak oleh pihak pemerintah Myanmar karena dianggap kedatangan tim dari PBB tidak akan menyelesai bahkan akan menambah permasalahan. Pemerintah Myanmar mengaku telah menyiapkan tim penyidik sendiri, sayangnya hal tersebut diragukan oleh dewan HAM PBB. Dewan HAM PBB menganggap penyidikan yang dikomandani oleh Wapres Myint Swe, hanyalah omong kosong belaka.

Similar Posts:

• Ata Ullah Tantang Aung San Suu Kyi Untuk Lindungi Hak-Hak Muslim Rohingya
• Facebook Dituding Ikut Andil dalam Krisis Rohingya
• Pemerintah Myanmar Tutup 2 Kamp Pengungsian Akibat Konflik Buddha Rakhine dan Muslim Rohingya
• Amerika Serikat Beri Santunan Untuk Pengungsi Rohingya
• Sekjen PBB Sebut Kasus Rohingya Sebagai Diskriminasi Terburuk
• Korea Utara Jadi Negara Dengan Pemerintahan Terburuk di Dunia
• Pemerintah Myanmar Tahan Beberapa Anak Rohingnya Terkait Pemberontakan
• Demo Amerika Anggap Keputusan Trump Cederai Hak-Hak Muslim
• Bupati Cirebon Resmi Jadi Tersangka Kasus Jual Beli Jabatan
• Kudeta Gagal, Pemimpin Kudeta Tewas Turki Terbunuh !!
• Korupsi Berjamaah, 41 Dari 45 Anggota DPRD Kota Malang Ditetapkan Sebagai Tersangka!
• Pangeran Saudi: Kerajaan Bakal Cari Kambing Hitam Untuk Kasus Khashoggi
• Jaksa Arab Saudi Sebut Kematian Jamal Khashoggi Direncanakan
• Pasca Dikunjungi Obama, Kafe Grand Garden Jadi Buruan Wisatawan
• Pemerintah Tiongkok Mengharamkan Penggunaan VPN
• 10 Orang Tewas Akibat Teror Bom yang Terjadi di St. Petersburg Rusia
• Patrialis Akbar Tersandung Kasus Dugaan Suap Pada OTT KPK
• Djarot: Kasus Videotron Jakarta Selatan Sabotase Untuk Saya dan Ahok
• PBB Sebut Serangan ke Idlib Bencana Kemanusiaan Terburuk Abad 21
• Penambahan Kuota Haji, Antrian Lebih Pendek Dari 17 Menjadi 14 Tahun
• Makin Panas, Kasus Pelecehan Lee Se Young Pada B1A4 Kini Sudah Masuk Ranah Hukum
• Rilis, Jadwal Keberangkatan TOP Big Bang Jalani Wajib Militer
• Ini Pernyataan Mantan Panglima TNI Yang Sebut Media Bodong Sebarkan Natuna Milik China
• Aplikasi e-kinerja Kabupaten Kediri
• Putra Mahkota Saudi Pancing Khashoggi Pulang dan Ditahan
• Pemerintah Blokir Aplikasi Telegram, Apa Alasannya?
• Penampilan Febri Haryadi Dan Alberto Goncalves Tarik Perhatian Pelatih Myanmar
• Dianggap Telah Memfitnah Surya Paloh, Nasdem Bakal Somasi Rizal Ramli
• Intip Bebagai Fasilitas Mewah Rombongan Raja Salman Saat Berlibur Di Bali
• TOP Big Bang Belum Berangkat Wamil Jadi Polisi, Fans Sudah Rindu