Hariannusantara.com – Permasalahan yang terjadi antara PT Freeport Indonesia dengan pihak Pemerintah tidak kunjung menemui titik terang. Walaupun negosiasi antara kedua belah pihak tetap berjalan dengan lancar. Freeport tak kunjung memenuh kewajibannya hingga saat ini membuat geram pemerintah Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya, Luhut Binsar Pandjaitan, mengultimatum PT Freeport Indonesia untuk segera memenuhi kewajibannya yang telah tertera dalam peraturan pemerintah. Jika Freeport tidak segera menjalankan kewajibannya, maka Freeport McMoran dapat beroperasi hingga tahun 2021 saja.
“Ya, harus nurut, kalau nggak nurut nggak papa terus aja kamu eskpor, tapi 2021 selesai ya, terima kasih,” ujar Luhut, Kamis (23/3/2017).
Namun pemerintah Indonesia masih memberikan second opinion kepada PT Freeport Indonesia agar tetap beroperasi yakni dengan cara mengubah statusnya dari KK menjadi IUPK. Tentunya, Freeport juga tetap harus melakukan disventasi ke Indonesia hingga 51 persen serta membayar pajak sebagai kepastian fiscal.
“Dia kira pemerintah bisa diatur, ternyata tidak, ada kearifan, analoginya nyewa rumah tadi, kalau kamu nyewa ke saya sampai 2021 kalau habis terserah saya dong,” tandas Luhut.
Seperti yang dilansir oleh Republik.com, Luhut menganalogikan permasalahan Freeport seperti penyewa rumah. Dalam analoginya, jika masa sewa telah habis sang pemilik rumah bisa melakukan apa saja termasuk tidak memperpanjang kontraknya dengan si penyewa. Begitupun dengan Freeport yang dianalogikan sebagai penyewa rumah sedangkan Indonesia sebagai pemilik rumah, sehingga Freeport harus mentaati sekaligus menghormati apapun keputusan Pemerintah Indonesia. Luhut juga menekankan jika tindakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia terhadap Freeport tidak menyali undang-undang apapun.
“Kita nggak melanggar hukum, fiskal boleh kalau nggak melanggar hukum, 35 persen pajak, kan nanti 51-49, harus divestasi, divestasi lebih bagus daripada saya jadi pemilik 100 persen,” pungkas Luhut.
Similar Posts:
- Pemerintah Indonesia Tuding Freeport Lakukan Banyak Pelanggaran
- Divestasi Freeport Bakal Rampung Desember 2018
- Luhut Pandjaitan Komentari Dugaan Suap Meikarta
- Ditanya Masalah Pendidikan, Ini Solusi Anies Baswedan
- Sirkuit Dipenuhi Kabut Asap, MotoGP Sepang 2015 Terancam Gagal
- BBM Non Subsidi Naik, Pemerintah Tambah Stok BBM Subsidi
- Pemerintah: 1.242 Triliun Rupiah Kredit Belum Dicairkan Nasabah Perbankan
- MenPAN-RB Lega, Masalah Honorer K2 Selesai
- Impor Ikan Dinilai Tak Ganggu Harga Pasar
- Aturan Baru BPJS Kesehatan Persulit Warga Untuk Berobat
- Ayu Ting Ting Justru Akui Takut Miliki Banyak Followers Di Instagram, Begini Alasannya
- Kelola Blok Tua, Tahap Awal Penguatan NOC
- Dolar Meroket, Prabowo – Sandi Diminta Terus Serang Jokowi
- Peningkatan Produksi Padi, 2045 Indonesia Jadi Lumbung Pangan Dunia
- Kemendikbud Raih Rangking 22, Anies Baswedan Ucapkan Syukur
- Kerap Dihujat Netter, Ayu Ting Ting Tak Bangga Miliki 14 Juta Pengikut Di Instagram?
- Rekatkan Hubungan, Indonesia Akan Bangun Rumah Sakit Untuk Afganistan
- Kembali Dikabarkan ‘Kencan’ Dengan Raffi Ahmad, Begini Tanggapan Dari Ayu Ting Ting
- Utang Luar Negeri Pemerintah Naik 15,7 Persen Per April 2016
- Pemerintah Siapkan Tes PPPK Untuk Honorer K2 Yang Tak Lolos Tes CPNS
- Ayu Ting Ting Sengaja Sindir Halus Mantan Suami Saat Antar Biqlis Khumaira Razak Sekolah?
- Nggak Mau Tahu Jawaban Kartika Putri Atas Hubungan Raffi Ahmad dan Ayu Ting-Ting.
- Wiranto Akui Tahu Sosok Politikus Sontoloyo
- DEMI KESTABILAN EKONOMI INDONESIA, WAPRES MINTA PARA MENTRI HARUS KOMPAK
- Pakde Karwo Beri Alasan Tak Lagi Pimpin Timses Prabowo Di Jatim
- Buta Dalam Berpenampilan, Ayu Ting-Ting Kena Teguran
- Najib Razak Kecam Penggeledehan Dilakukan Di Rumah Ibunya
- Pemerintah Diminta Cabut Subsidi Kapal Ternak
- Pemerintah Antisipasi Lonjakan Pemudik, Brexit Akan Gunakan Konsep Ganjil-Genap?
- Setelah Hengkang Dari Barca, Messi Ingin Klub Argentina Jadi Pelabuhan Terakhir