Hariannusantara.com – Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak mengkritik masuknya 15 menteri Kabinet Kerja sebagai timses Jokowi-Ma’ruf Amien di Pilpres 2019 mendatang. Hal ini kata Dahnil, berpotensi terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu menurut Dahnil, masuknya 15 menteri sebagai timses Jokowi menunjukkan standar etika pemerintahan Presiden Jokowi rendah.
Karena kata Dahnil, pasti akan terganggung tugas sebagai penyelenggara negara dan tim sukses. Dahnil menyarankan agar Jokowi banyak belajar dengan pengalaman Anggota BPIP Mahfud MD yang menolak masuk timses Jokowi. Selain itu juga ada Din Syamsuddin yang mundur dari jabatannya sebagai UKP DKAAP demi menghindari konflik.
“Pengangkatan 15 menteri jadi timses bagi saya menunjukkan standar etika pemerintahan Pak Jokowi rendah ya. Kenapa? Karena pasti terganggu ya kerja para menteri itu, nggak mungkin nggak terganggu. Bahkan berpotensi ada penyalahgunaan kekuasaan, itu berbahaya. Saya pikir Pak Jokowi harus banyak belajar, petahana harus banyak belajar dengan apa yang dilakukan Pak Mahfud MD. Pak Mahfud kan menolak menjadi timses,” ujar Dahni, Jumat (28/09/2018).
Baca juga:
– Elektabilitas Jokowi Unggul 24 Persen Dibanding Prabowo Berdasarkan Survey Indikator Politik Indonesia
– Gerindra Sebut Ada Tekanan Terkait Kepala Daerah Masuk Timses Jokowi-Ma’ruf
Sebelumnya, TKN Jokowi-Ma’ruf telah didaftarkan ke KPU. Setidaknya ada 15 nama menteri yang masuk dalam daftar yang telah dirilis oleh KPU di laman resminya. Mereka diantaranya adalah Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto (Ketum Golkar), Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita (Golkar), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya (NasDem), Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani (PDIP), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo (PDIP), Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yassona Laoly (PDIP) hingga Menteri Pemudan dan Olahraga Imam Nahrawi (PKB).