Hariannusantara.com – Hingga pada hari Sabtu (25/2/2017), Pleno rekapitulasi suara Komisis Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Puncak Jaya Papua masih belum dilaksanakan kembali. Pasalnya, kondisi kemanan yang belum kondusif nyatanya menghambat kegiatan terebut. Rekapitulasi sempat dilakukan namun kehadiran ribuan massa pendukung tiga pasangan calon yang mengepung Kantor KPU Puncak Jaya membuat pleno rekapitulasi Pilkada ditunda hingga […]

Hariannusantara.com – Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz Al-Saud diagendakan datang ke Indonesia pada tanggal 1 Maret 2017 mendatang. Raja Salman beserta 1500 rombongan akan tinggal di Indonesia mulai 1-9 Maret 2017. Kedatangan Raja Arab tentunya memiliki tujuan khusus untuk hubungan Indonesia dan Arab Saudi. Hal tersebut tampaknya diamini oleh Anggota Komisi I DPR, Sukamta.

Hariannusantara.com – Raja Salman bin Abdulaziz Alsaud akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia pada tanggal 1 Maret 2017 hingga 9 Maret 2017. Dalam lawatannya kali ini Raja Salman membawa serta 25 pangeran, 10 menteri, beberapa pengawal, pewarta serta delegasi yang berjumlah sekitar 1500 orang. Tidak tanggung-tanggung, Raja Salman akan menggunakan 7 pesawat berukuran wide body

Hariannusantara.com – Mass rapid transit (MRT) merupakan salah satu transportasi yang segera hadir di Ibu Kota, Jakarta, untuk mengurangi masalah kemacetan yang makin kompleks. Hingga saat ini, proyek MRT ini masih dalam tahap pengerjaan. Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi melakukan kunjungan ke proyek MRT yang berada di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan. Kedatangan Budi

Hariannusantara.com – Dalam waktu dekat pemimpin Arab Saudi yakni Raja Salman bin Abdulaziz Alsaud akan mengadakan lawatan kenegaraan ke Indonesia. Dijadwalkan Raja Salman bin Abdulaziz Alsaud akan singgah di Indonesia selama 9 hari, dari tanggal 1 Maret 2017 hingga 9 Maret 2017. Tindak tangung-tangung pada kunjungan kali ini, Raja Arab membawa serta rombongan sebanyak 1500. 

Hariannusantara.com – Akhir-akhir ini permasalahan PT Freeport Indonesia dengan pemerintah Indonesia mulai diperbincangkan. Pemerintah menilai PT Freeport melakukan banyak pelanggaran dalam beroperasi di Indonesia. Hal ini didasarkan oleh banyaknya poin dari Kontrak Karya yang dilanggar oleh perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu. Berdasarkan pasal 24 dalam Kontrak Karya, PT Freeport Indonesia diwajibkan untuk melakukan divestasi