Hariannusantara.com – Amerika Serikat dibawah pemerintahan Donald Trump terlihat sangat agresif dalam kebijakannya yang kerap kali memberikan sanksi kepada negara lain. Hal ini nampaknya dilakukan Trump untuk mengirimkan pesan kepada negara lain bahwa AS masih sebagai negara adidaya ‘yang terkuat’ sekaligus menepati janjinya untuk ‘make America great again’.
Ini semakin masuk akal setelah melihat pemberlakuan sanksi kepada Rusia yang notabene setara, bahkan sudah melampaui AS dalam bidang teknologi dan militer. AS ‘menghukum’ Rusia dengan membatasi ekspor, terutama barang-barang elektronik dan mengancam akan menambah sanksi tersebut jika dalam 90 hari sejak pemberlakuan sanksi pertama, Rusia tidak bisa memberikan jaminan bahwa mereka tidak akan mengunakan senjata kimia dan biologi dalam bentuk apapun.
Memang hal ini nampaknya sepele bagi Rusia, namun jika hal tersebut dituruti Putin, secara psikologi AS akan merasa di atas angin karena merasa mampu mengontrol semua negara termasuk musuh bebuyutannya. Selain Rusia, Indonesia juga dituntut harus membayar denda akibat gagal memenuhi rekomendasi WTO terkait perdagangan produk hortikultura pada tahun 2017 silam. Tak tanggung-tanggung, Trump meminta Indonesia membayar $ 350 juta atau setara 5 triliun Rupiah karena dianggap mengeluarkan kebijakan yang telah membuat petani AS menderita kerugian sebesar $ 170 juta.
Baca juga:
– Trump Peringatkan Google, Facebook, dan Twitter
– Trump dan PM Jepang Sepakat Minta Kim Jong Un Sudahi Program Balistik
Menanggapi hal ini, pemerintah Indonesia mengambil langkah dengan melakukan permohonan untuk pembentukan tim penilai serta melakukan perbaikan kebijakan melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 dan 24 Tahun 2018. Negara yang paling parah akibat manuver pemerintahan Trump baru-baru ini adalah Turki yang sampai menyebut bahwa sanksi AS tak layaknya seperti ‘menikam Turki di punggung’. AS menaikkan tarif impor baja dan aluminium dari Turki masing-masing 50 persen dan 20 persen.
Similar Posts:
- Trump Pastikan Sanksi Berat Jika Dugaan Khashoggi Dibunuh Benar Terjadi
- China dan Rusia Diduga Sadap iPhone Donald Trump
- Rusia Lakukan Serangan Balasan Melalui Sektor Perekonomian Turki
- Terungkap! Jurnalis Arab, Jamal Khashoggi Dibunuh Dan Dimutilasi
- Secara Tidak Langsung Sebut Indonesia Curang, Ini Klarifikasi Donal Trump!
- Donald Trump Bangun Tembok Pembatas Amerika-Mexico Sepanjang 2000 Mil
- Rancangan Resolusi PBB Ditolak, Rusia Siap Perang
- Trump dianggap Tidak Amerika, Wakil Presiden AS Kampanye untuk Hillary Clinton
- Pilpres 2019 Jadi Kontestasi Terakhir Prabowo
- Putra Mahkota Saudi Pancing Khashoggi Pulang dan Ditahan
- SAYEMBARA 7 JUTA BATH UNTUK PENAGKAPAN PELAKU PEMBOMAN KUIL ERAWAN
- Ivanka Trump Bantah Akan Isi Posisi Dubes AS Di PBB
- Kudeta Gagal, Pemimpin Kudeta Tewas Turki Terbunuh !!
- Ingin Lindungi Sekutu, AS Minta Bukti Rekaman Pembunuhan Jurnalis Jamal Khashoggi?
- Beberkan Penyebab Kematian Jamal Khashoggi, Trump Tuduh Arab Saudi Berbohong
- Usai Kebijakan Sebelumnya Dibekukan, Trump Susun Kebijakan Imigrasi Baru
- Rusia Gaet Asosiasi Pengusaha Muslim Guna Undang Investor
- Larangan Imigran Masuk AS, CEO Starbucks Rekrut 10 Ribu Pengungsi
- Lama Bungkam, Ini Komentar Perdana Putra Mahkota Saudi Tentang Kematian Khashoggi
- Trump Peringatkan Google, Facebook, dan Twitter
- Samadikun Baru Ganti Kerugian Negara Sebesar 21 Miliar Rupiah
- Nara Masista Rakhmatia, Diplomat Indonesia Yang Bungkam Negara Pasifik Soal HAM Papua
- Jika Mau Keluar Dari UFC, Rapper Ternama Ini Berani Bayar Khabib Nurmagomedov Rp 30 Miliar
- Uni Eropa dan Amerika Kompak Tuding Bashar Al-Assad Jadi Dalang Serangan Kimia di Suriah
- Luhut Bicara Soal Freeport: Jangan Dikira Pemerintah Dapat Diatur
- PSSI Resmi Jatuhkan Sanksi Untuk Persib Bandung
- Presiden Amerika Donald Trump Gunakan Ponsel Samsung dengan Menu Terbatas
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Efendy Rencanakan Kebijakan Sekolah Bebas Ujian Nasional
- KPK Mensinyalir Adanya Tindak Korupsi Di Kedubes RI Malaysia
- Keputusan Trump Batasi Imigran Menuai Kecaman Dari Banyak Pihak