Hariannusantara.com – Catatan kelam birokrasi di Indonesia rupanya masih saja terjadi. Beberapa saat yang lalu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kasus dugaan korupsi jual beli jabatan di tubuh Pemerintahan Klaten dan kasus dugaan suap yang menimpa Hakim Konstitusi. Kini tim KPK mengendus adanya dugaan korupsi di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Malaysia.
“Tersangka DW diduga menerima suap sekitar Rp 1 miliar terkait dengan penerbitan paspor dengan metode reach out dan penerbitan visa,” ucap Kabiro Humas KPK Febri Diansyah, Selasa (7/2/2017).
Dalam kasus ini KPK mencurigai Atase Imigrasi Kedutaan Besar Republik Indonesia, Dwi Widodo, telah melakukan praktik tindak korupsi terkait dengan penerbitan paspor. KPK menengarai Dwi menerima uang sebesar Rp 1 miliar terkait kasus tersebut. Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah, mengungkapkan bahwa Dwi memanfaatkan kebijakan penerbitan paspor dan visa secara reach out.
“Celah inilah yang kemudian dimanfaatkan. Kerja sama dengan perusahaan lain untuk menjemput bola sehingga pihak TKI harus membayar cukup besar, sebagian dialirkan kepada tersangka DW,” kata Febri.
Dengan adanya kebijakan tersebut, Dwi bekerjasama dengan pihak lain untuk melakukan sistem ‘jemput bola’ untuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Kemudian para pahlawan devisa Negara tersebut diharuskan membayar sejumlah uang yang cukup besar yang melebihi tarif normal untuk mengurus paspor ataupun visa. Kemudian uang tersebut disinyalir mengalir ke kantong Dwi.
“Tarif beragam, kami belum sampaikan saat ini, diduga lebih. Belum tahu selisihnya berapa dari informasi yang kita dapatkan,” ujar Febri.
Similar Posts:
- KPK Putuskan Status Taufik Kurniawan
- Kasus Korupsi Bupati Klaten, Kini KPK Juga Panggil Anak Bupati
- Diduga Korupsi, Emirsyah Satar Mengelak
- Sudah Lama Bergulir, Kasus Korupsi E-KTP Tak Kunjung Berakhir
- Patrialis Akbar Tersandung Kasus Dugaan Suap Pada OTT KPK
- TKI ‘Pahlawan Devisa’ di Arab Kirim Devisa 24 Miliar Rupiah
- Bupati Cirebon Resmi Jadi Tersangka Kasus Jual Beli Jabatan
- KPK Berkolaborasi Dengan Kejaksaan Gali Keterlibatan La Nyalla Dalam Kasus Alkes
- Diduga Tersangkut Jual Beli Jabatan, Bupati Cirebon Diciduk KPK
- Rugikan Negara 2 Miliyar, Pelaku Kasus Korupsi e-KTP Lebih Dari 2 Orang
- Kejagung Beberkan Waktu Pemeriksaan La Nyalla Oleh KPK
- Nama Syahrini dan Fadli Zon Ikut Terseret Dalam Pusaran Kasus Suap Pajak
- Polda Metro Jaya Bantah Periksa Erick Thohir Soal Dugaan Korupsi Dana Asian Games 2018
- Leonardo DiCaprio Terseret Kasus Korupsi Yang Melibabatkan Anak Perdana Mentri Malaysia
- 21 Anggota DPRD Kota Malang Resmi Jadi Tahanan KPK
- Nadia Mulya Tagih Janji KPK Untuk Kembangkan Kasus Bank Century
- Jadi Tersangka Korupsi, Nur Mahmudi Jalani Pemeriksaan Kepolisian
- Korupsi Berjamaah, 41 Dari 45 Anggota DPRD Kota Malang Ditetapkan Sebagai Tersangka!
- KPK Terima Laporan Terkait Aliran Dana ke Teman Ahok
- Mehub Himbau Operasional Garuda Tak Terganggu Kasus Korupsi
- Beredar Isu Suap, Elektabilitas Rano Karno Menurun
- Model Fenny Steffy Burase Kembali Diperiksa KPK
- Makna Warna Sampul Paspor di Seluruh Dunia, Sudah Tahu?
- Praktik Jual Beli Jabatan, Bupati Klaten Ditetapkan Sebagai Tersangka
- Kasus PLTU Riau-1 Berdampak Pada Elektabilitas Golkar
- Menguak Kekayaan Irman Gusman, Ketua DPD RI yang Jadi Tersangka KPK
- Luhut Pandjaitan Komentari Dugaan Suap Meikarta
- Jadi Tersangka La Nyalla Merasa Dirinya Sedang Di Kerjai
- Mantan Dirut Garuda Tersandung Korupsi Pengadaan Airbus 330-300
- Politikus Golkar Terlibat Korupsi Rehabilitasi Gempa Lombok
Jadi Tersangka La Nyalla Merasa Dirinya Sedang Di Kerjai
Jalur Independent Mulai Dipertimbangkan Untuk Maju Pilkada
Kumpulkan Ulang KTP, Teman Ahok Masih Kejar Target
Terus Bergerak Teman Ahok ingin Mengamankan Dukungan Ahok – Heru
Ahok dan De Parpolisasi Partai Politik
