Blacklist Sejumlah Media, Gedung Putih Kembali Tuai Protes Keras

269

Usai-Kebijakan-Sebelumnya-Dibekukan-Trump-Susun-Kebijakan-Imigrasi-BaruHariannusantara.com Sekretaris Pers Gedung Putih, Sean Spicer, menyampaikan larangan bagi sejumlah media besar seperti CNN, The New York Times, Politico, The Los Angeles Times dan BuzzFeed untuk mengikuti briefing yang digelar pada hari Jumat (24/2/2017) di Gedung Putih. Dalam pernyataannya, Spicer mengungkapkan bahwa pada briefing kali ini timnya memilih untuk mengadakan briefing off-camera di kantornya.

“Tugas kami adalah memastikan bahwa kami responsiv terhadap rekan-rekan di media. Kami ingin memastikan kami menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda, namun kita tidak perlu melakukan semuanya di depan kamera setiap hari,” jelas Spicer seperti dilansir News.com.au, Sabtu (25/2/2017).

Menurut berita yang diturunkan oleh Reuters, Sabtu (25/2/2017), media-media yang diundang ke acara tersebut termasuk CBS, Reuters, ABC, NBC, Breitbart, The Washington Times dan One America News Network, serta 10 organisasi berita lainnya, termasuk Bloomberg dan CBS. Berbeda dengan media-media pers lainnya, Associated Press dan Time yang diundang dalam briefing tersebut memilih untuk walk out dalam briefing tersebut sebagai bentuk kekecewaan terhadap keputusan dari Gedung Putih itu.

Keputusan yang dikeluarkan oleh pihak Gedung Putih jelas mendapatkan protes keras dari media-media terkait adanya media yang dianak tirikan oleh Gedung Putih pada briefing hari Jumat (24/2/2017). Dalam statementnya, Dean Baquet, editor eksekutif The New York Times menyatakan bahwa baru pertama kali ini sepanjang sejarah pemerintahan di Amerika Serikat, The New York Times masuk dalam daftar hitam Gedung Putih sehingga tidak diperbolehkan untuk meliput. Baquet memprotes keras Gedung Putih tersebut karena akses media ke pemerintahan merupakan salah satu bentuk transparasi pemerintahan merupakan kepentingan nasional yang sangat krusial.

“Belum pernah hal seperi ini terjadi di Gedung Putih dalam sejarah panjang kami meliput berbagai pemerintahan dari partai-partai berbeda,” cetus Dean Baquet, editor eksekutif The New York Times seperti dilansir kantor berita Reuters, Sabtu (25/2/2017).

“Kami memprotes keras pengecualian The New York Times dan organisasi-organisasi berita lainnya. Akses bebas media ke pemerintahan yang transparan jelas merupakan kepentingan nasional yang krusial,” tegasnya.

Setali tiga uang dengan pernyataan The New York Times, CNN juga melakukan protes terkait keputusan Gedung Putih yang dianggap tidak beralasan. CNN menyampaikan protes tersebut melalui cuitan di akun resmi twitternya. Dalam cuitan tersebut, CNN mengungkapkan bahwa larangan tersebut merupakan imbas dari fakta-fakta terkait dengan pemerintahan Trump yang dibeberkan oleh CNN. Walaupun demikian, CNN berkomitmen untuk terus mengungkapkan fakta-fakta yang ada.

“Tampaknya inilah cara mereka membalas ketika Anda melaporkan fakta-fakta yang tidak mereka suka. Terlepas dari itu, kami akan terus melaporkan,” demikian cuitan CNN.