Demokrat Sayangkan Pernyataan Jokowi Soal Politikus Sontoloyo

Demokrat Sayangkan Pernyataan Jokowi Soal Politikus Sontoloyo
Ferdinand Huatahaean

Hariannusantara.comKadiv Hukum dan Advokasi Demokrat, Ferdinand Hutahaean menyebut Jokowi sebagai Presiden tak punya tata krama menyebut pengkritiknya sebagai politikus sontoloyo. Partai Demokrat menyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut banyak politikus sontoloyo di tengah masyarakat. Partai berlambang bintang mercy itu menilai Jokowi tak punya tata krama sebagai seorang pemimpin nomor satu di negeri ini.

“Saya pikir presiden Jokowi sedang menunjukkan kelasnya yang tak memiliki tata krama politik dengan menyebut pihak yang mengkritiknya sebagai politisi sontoloyo. Ini tidak patut dan sangat disayangkan seorang presiden mengeluarkan kata-kata yang tidak baik seperti ini,” kata Kepala Divisi Hukum dan Advokasi DPP Demokrat Ferdinand Hutahaean dikutip dari laman CNNIndonesia.com, Selasa (23/10/2018).

Merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sontoloyo memiliki arti “konyol, tidak beres, bodoh (dipakai sebagai kata makian).” Jokowi menyebut banyak politikus sontoloyo saat membagi-bagikan sertifikat tanah kepada masyarakat di kawasan Kebayoran Lama. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengingatkan masyarakat harus berhati-hati di tahun politik karena banyak politikus sontoloyo. Jokowi melontarkan banyak politikus sontoloyo lantaran terjadi politisasi terhadap rencana pengucuran dana kelurahan yang dilakukan pemerintah mulai tahun depan.

Baca juga:
– Gerindra Sindir Said Aqil Soal Dukungan Untuk Jokowi Bak Beribadah
– Sandiaga: Dukungan Rizieq Shihab Sangat Berarti

Kebijakan itu dianggap politis karena keluar menjelang Pilpres 2019. Ferdinand merasa aneh kritik terhadap pengucuran dana keluruhan itu dibalas Jokowi dengan melontarkan banyak politikus sontoloyo. Menurutnya, pernyataan Jokowi itu semakin menunjukkan dirinya antikritik dan bisa mengarah pada otoriter. Ferdinand mengatakan kritik yang dilontarkan kalangan politikus terhadap kebijakan pemerintah bertujuan baik, agar tak muncul politisasi anggaran demi kepentingan elektabilitas Jokowi, yang maju pada Pilpres 2019.

Loading...