Korupsi Berjamaah, 41 Dari 45 Anggota DPRD Kota Malang Ditetapkan Sebagai Tersangka!

Hariannusantara.com – Kabar yang cukup mengejutkan datang dari pemerintahan Kota Malang dimana hampir seluruh anggota legislatifnya dinyatakan sebagai tersangkat dalam kasus korupsi. KPK akhirnya umumkan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka kasus suap dan beberapa gratifikasi. Sejumlah 41dari 45 anggota DPRD Malang ditetapkan menjadi tersangka.

Dilansir dari detik.com, (3/9/2018), Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan di Gedung KPK mengatakan bahwa penetapan 22 anggota DPRD Kota Malang itu merupakan penyelidikan tahap ketiga. Sampai saat ini, dari total 45, ada 41 anggota yang telibat korupsi dan kini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Para tersangka masing-masing diduga menerima aliran dana pengesahan RAPBD-P kota Malang tahun 2015 dengan kisaran 12,5 Juta hingga 50 juta dari Wali Kota Malang nonaktif yakni Moch Anton.

Selain memeriksa 41 anggota DPRD, KPK resmi menetapkan Wali Kota Malang nonaktif Moch Anton dan eks Kadis PU dan Pengawasan Bangunan Kota Malang tahun 2015, Jaroy Edy Sulistiyono sebagai tersangka. Dengan jumlah lebih dari 91% yang menjadi tersangka, KPK sangat pantas menyebut kasus tersebut sebagai korupsi massal atau berjamaah.

Baca juga:
– 21 Anggota DPRD Kota Malang Resmi Jadi Tahanan KPK
– Roy Suryo Simpan 3.226 Unit Aset Milik Negara

Pihak Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri melalui Sumarsono telah memastikan bahwa pemerintahan Kota Malang tidak akan mengalami lumpuh meskipun sejumlah 41 anggota DPRD menjadi tersangka KPK. Kabarnya salah satu perwakilan dari Kota Malang telah datang ke Jakarta guna berdiskusi dengan Menteri Dalam Negeri untuk membahas kinerja Kota Malang selanjutnya. Tak hanya itu, sejumlah agenda pemerintahan juga terpaksa batal karena banyaknya anggota DPRD yang terlibat dalam kasus ini.

Similar Posts:

• 21 Anggota DPRD Kota Malang Resmi Jadi Tahanan KPK
• Jadi Tersangka Korupsi, Nur Mahmudi Jalani Pemeriksaan Kepolisian
• Model Fenny Steffy Burase Kembali Diperiksa KPK
• Bupati Cirebon Resmi Jadi Tersangka Kasus Jual Beli Jabatan
• Bupati Bekasi Jadi Tersangka Kasus Suap Meikarta
• Praktik Jual Beli Jabatan, Bupati Klaten Ditetapkan Sebagai Tersangka
• Pemkot Malang Bakal tetapkan 3 Pohon Ini Sebagai Warisan Budaya
• Rugikan Negara 2 Miliyar, Pelaku Kasus Korupsi e-KTP Lebih Dari 2 Orang
• Kena OTT Bantuan Gempa Lombok, Anggota DPRD Golkar Pantas Dapat Hukuman Mati!
• Golkar Kecam Fraksi DPRD Yang Terlibat Korupsi Dana Bantuan Gempa Lombok
• Mantan Dirut Garuda Tersandung Korupsi Pengadaan Airbus 330-300
• Politikus Golkar Terlibat Korupsi Rehabilitasi Gempa Lombok
• Patrialis Akbar Tersandung Kasus Dugaan Suap Pada OTT KPK
• Jadi Tersangka La Nyalla Merasa Dirinya Sedang Di Kerjai
• Tuding Oknum Polisi Jadi Calo Tiket Asian Para Games 2018, Augie Fatinus Terancam Sanksi 6 Tahun Penjara
• Kasus Korupsi Bupati Klaten, Kini KPK Juga Panggil Anak Bupati
• Maju di Pileg 2019, Wakil Bupati Cirebon Mengundurkan Diri
• KPK Mensinyalir Adanya Tindak Korupsi Di Kedubes RI Malaysia
• Berita Penetapan Tersangka Simpang Siur, Tri Rismaharini Terjebak Situasi Politis ?
• KPU Segera Tindaklanjuti Putusan Soal Caleg Eks Koruptor
• Mehub Himbau Operasional Garuda Tak Terganggu Kasus Korupsi
• Polda Metro Jaya Bantah Periksa Erick Thohir Soal Dugaan Korupsi Dana Asian Games 2018
• Diduga Korupsi, Emirsyah Satar Mengelak
• Sudah Lama Bergulir, Kasus Korupsi E-KTP Tak Kunjung Berakhir
• Jaksa Arab Saudi Sebut Kematian Jamal Khashoggi Direncanakan
• Begini Penjelasan Polisi Soal Penahanan Augie Fantinus
• Menengok Meriahnya Festival Lawang Kota Tua Malang
• Soal Irman Gusman, Pimpinan DPD Akhirnya Dapat Surat Dari KPK
• Tersandung Kasus Dugaan Korupsi, Sylviana Murni Memilih Fokus Kampanye
• KPK Berkolaborasi Dengan Kejaksaan Gali Keterlibatan La Nyalla Dalam Kasus Alkes