Hariannusantara.com – Terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada awal Juni lalu dianggap menjadi gerbang awal bagi Indonesia untuk memainkan peranan demi mencapai salah satu kepentingan nasional. Posisi strategis Indonesia ini berkaitan dengan salah satu prioritas agenda politik luar negeri kita, yaitu mendukung kemerdekaan Palestina. Isu kemerdekaan Palestina ini merupakan isu kompleks yang melibatkan kepentingan kekuatan-kekuatan global maupun kekuatan kawasan di dalamnya.
Secara moral politik, seluruh kubu di Timur Tengah memberikan dukungan kemerdekaan Palestina meskipun hanya secara janji. Arab Saudi dan negara lain di kawasan tidak ingin merusak hubungan dengan AS dan Israel yang lebih menguntungkan. Meski AS maupun Rusia memiliki pandangan yang sama terhadap penyelesaian isu kemerdekaan Palestina, keduanya memilih pendekatan pragmatis dengan menjalin kerja sama dengan Israel di samping memberikan dukungan penyelesaian dalam isu kemerdekaan Palestina.
Isu kemerdekaan Palestina tidak lagi menjadi prioritas negara-negara di kawasan. Selain itu, melemahnya Suriah sebagai sekutu Iran dalam mendukung Palestina menyebabkan posisi Palestina sedikit sulit. Setidaknya, Indonesia memperoleh gambaran langkah yang dapat dilakukan terkait posisi barunya sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Pertama, menggalang dukungan kolektif masyarakat internasional untuk mengutamakan penyelesaian dengan jalan dialog jika dibandingkan dengan unilateral.
Baca juga:
– PBB Sebut Serangan ke Idlib Bencana Kemanusiaan Terburuk Abad 21
– Myanmar Tolak Tim Penyidik PBB Untuk Ungkap Kasus Rohingya
Tradisi kebijakan luar negeri Indonesia yang mengutamakan musyawarah dan dialog untuk menyelesaikan masalah akan dibawa untuk menyelesaikan isu kemerdekaan Palestina. Kedua, penggalangan kolektif terhadap penyelesaian isu kemerdekaan Palestina melalui posisi Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB, memiliki kemungkinan untuk berhasil, apalagi secara bilateral Indonesia merupakan mitra strategis bagi AS maupun Rusia.