KPK Putuskan Status Taufik Kurniawan

Hariannusantara.com – Komisi Pemberantasan Korupsi segera menjelaskan soal status Wakil Ketua DPR dari Fraksi PAN Taufik Kurniawan yang membuatnya dicegah bepergian ke luar negeri. KPK mengakui pencegahan Taufik terkait dengan kasus dugaan suap pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kabupaten Kebumen yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Informasi soal kepastian status hukum dan keterkaitan dalam kasus Kebumen seperti apa, akan kami sampaikan sore ini,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Senin (29/10/2018).

Febri memastikan, KPK sudah meminta Ditjen Imigrasi Kemenkumham untuk melarang Taufik pergi ke luar negeri sejak Jumat, 26 Oktober 2018. Febri menjelaskan, pencegahan ke luar negeri dapat dilakukan KPK terhadap seorang saksi atau tersangka. Taufik Kurniawan sempat diperiksa KPK pada 5 September 2018. Pemeriksaan politikus PAN itu diduga terkait penyelidikan kasus Dana Alokasi Khusus (DAK).

“Perlu dipahami, pencegahan ke luar negeri tersebut dapat dilakukan terhadap saksi atau tersangka, dan menurut Pasal 12 UU KPK, dapat dilakukan di tahap penyelidikan, penyidikan atau penuntutan,” kata Febri.

Baca juga:
– Tak Malu, M Taufik Ngotot Jadi Wagub DKI
– KPK Irit Bicara Soal Pencegahan Wakil Ketua DPR Ke Luar Negeri

Nama Taufik Kurniawan sempat muncul dalam sidang perkara korupsi yang menyeret Bupati nonaktif Kebumen, Yahya Fuad. Yahya Fuad menyebut Taufik terima uang sebesar Rp 3,7 miliar terkait dengan pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kabupaten Kebumen yang bersumber dari APBN. Yahya juga mengakui bertemu dengan Taufik sebanyak dua kali yakni di Jakarta dan Semarang.

Similar Posts:

• Usai Sebarkan Berita Hoax, Ratna Sarumpaet Ditetapkan Sebagai Tersangka
• Model Fenny Steffy Burase Kembali Diperiksa KPK
• KPK Mensinyalir Adanya Tindak Korupsi Di Kedubes RI Malaysia
• Puisi Sukmawati Soekarnoputri Di ‘Indonesia Fashion Week 2018’ Diklaim Berbau SARA
• Kasus Korupsi Bupati Klaten, Kini KPK Juga Panggil Anak Bupati
• KPK Dianggap Abaikan Hasil Audit Sumber Waras
• Nama Syahrini dan Fadli Zon Ikut Terseret Dalam Pusaran Kasus Suap Pajak
• Politikus Golkar Terlibat Korupsi Rehabilitasi Gempa Lombok
• Sylviana Murni Tersangkut Kasus Pembangunan Masjid, Polisi: Pilkada Bukan Suatu Penghalang
• Jadi Tersangka La Nyalla Merasa Dirinya Sedang Di Kerjai
• Golkar Kecam Fraksi DPRD Yang Terlibat Korupsi Dana Bantuan Gempa Lombok
• Dicekal Ke Luar Negeri Akibat Kasus Ujaran Kebencian, Ahmad Dhani Alami Kerugian
• Amerika Serikat Beri Santunan Untuk Pengungsi Rohingya
• Nadia Mulya Tagih Janji KPK Untuk Kembangkan Kasus Bank Century
• KPK Berkolaborasi Dengan Kejaksaan Gali Keterlibatan La Nyalla Dalam Kasus Alkes
• Diduga Tersangkut Jual Beli Jabatan, Bupati Cirebon Diciduk KPK
• Dihadapan Wartawan, Taufik Sebut Sandi – Saeffullah Untuk Jakarta Beradab, Mantap!!
• Rugikan Negara 2 Miliyar, Pelaku Kasus Korupsi e-KTP Lebih Dari 2 Orang
• Penjelasan Polisi Soal Perlakuan Khusus Pemeriksaan Amien Rais
• Sudah Lama Bergulir, Kasus Korupsi E-KTP Tak Kunjung Berakhir
• Perintah Sudah Ditandatangani, Penahanan Awal Ratna Sarumpaet Akan Berlangsung 20 Hari
• Pangeran Saudi: Kerajaan Bakal Cari Kambing Hitam Untuk Kasus Khashoggi
• Daftar Harga Cat Tembok Terbaru 2019
• N 219 Siap Roll Out, Indonesia Segera Miliki Pesawat Nasional
• Jadi Anggota Dewan Keamanan PBB, Seperti Apa Langkah Indonesia Dukung Kemerdekaan Palestina?
• Jokowi Harapkan Investigasi Kaus Jamal Khashoggi Bisa Transparan
• Cara Menambahkan Nomor Kontak Luar Negeri di Whatsapp
• Gambar Pemandangan Gunung
• Pemerintah Buka Jalur Khusus Jadi PNS Tanpa Tes CPNS
• Fadli Zon Ingin KPK-BPK Gelar Perkara Kasus Sumber Waras