Tak Mampu Bersihkan Praktik Kotor di Lembaga Pemasyarakatan, Menteri Hukum Dan HAM Diminta Mundur

Hariannusantara.com – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly sudah terbukti tidak mampu membersihkan lembaga pemasyarakatan dari berbagai praktik kotor. Salah satunya adalah praktik dagang sel mewah. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ketua Departemen Politik DPP PKS Pipin Sopian menegaskan, Yasonna lebih baik mundur sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kegagalannya itu.

Pasalnya, kasus di lapas sudah berulang-ulang dan masih terus terjadi. Hal itu dia ungkapkannya menanggapi inspeksi mendadak Ombudsman RI yang baru-baru ini menemukan kamar mantan Ketua DPR RI yang juga terpidana kasus korupsi KTP elektronik, Setya Novanto yang berukuran lebih besar dan mewah ketimbang sel tahanan lain di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.

“Saya kira baiknya Pak Yasonna mundur kalau tak bisa perbaiki LP. Atau nanti nunggu Pilpres tahun 2019 saja. Saya kira hukum itu harus ditegakkan ke semua pihak termasuk di sel. Apa sih inti sebetulnya dari LP itu. Intinya adalah setiap terpidana harus dapatkan hukuman setimpal dan kalau tidak ada keadilan yang akan terjadi adalah chaos,” jelasnya belum lama ini.

Baca juga:
– Menteri Agama Ijinkan HTI Berdakwa Asal Tak Sentuh Pancasila
– Benarkah Perataturan Menteri 32 Akan Menyelesaikan Masalah Transportasi Konvensional vs Tranportasi Online?

Kasus Novanto sendiri sebenarnya juga telah menjadi perbincangan publik beberapa waktu lalu setelah drama penangkapannya yang cukup membuat gemas banyak kalangan masyarakat. Tak hanya Novanto yang mendapatkan perlakuan istimewa terkait dengan ruang sel. Salah satu terpidana korupsi, OC Kaligis bahkan dalam tayangan beberapa waktu lalu juga tercatat bisa membawa sebuah laptop, iPad, hingga ponsel ke dalam tahanan.

Similar Posts:

• Amien Rais Sesumbar Bakal Ungkap Fakta Terkait Kasus Korupsi
• Rugikan Negara 2 Miliyar, Pelaku Kasus Korupsi e-KTP Lebih Dari 2 Orang
• Mehub Himbau Operasional Garuda Tak Terganggu Kasus Korupsi
• Nadia Mulya Tagih Janji KPK Untuk Kembangkan Kasus Bank Century
• Korupsi Berjamaah, 41 Dari 45 Anggota DPRD Kota Malang Ditetapkan Sebagai Tersangka!
• Kubu Jokowi: Alasan Amien Rais Minta Kalpolri Dicopot Tidak Jelas
• Luhut Pandjaitan Komentari Dugaan Suap Meikarta
• Ahok Siap Menjalani Proses Hukum Terkait Surat Al Maidah Ayat 51
• Sidang MKD : Diskors, Sidang MKD Sempat Diwarnai Ricuh Dan Gebrakan Meja
• Dilaporkan Nikita Mirzani Ke Polisi Atas Pencemaran Nama Baik, Jupe Pilih Istirahat Dulu
• Terkait Pernyataan Dahlan Iskan Yang Jadi Incaran Penguasa, Pihak Istana dan Jusuf Kalla Beri Tanggapan
• Jenderal Tito Karnavian Berikan Pembelaannya, Usai Tuai Kritikan Netizen Terhadap Kasus Ahok
• 15 Menteri Masuk Timses Jokowi, Jubir Prabowo Beri Tanggapan
• Leonardo DiCaprio Terseret Kasus Korupsi Yang Melibabatkan Anak Perdana Mentri Malaysia
• KPK Dianggap Abaikan Hasil Audit Sumber Waras
• 4 Tahun Kepemimpinan Jokowi, Kubu Prabowo Sebut Kebebasan Beragama Kurang
• Sidang Ke-8, Ahok dan Tim Kuasa Hukum Pojokkan KH Ma’ruf Amin
• Isyaratkan Dukung Ahok, Setya Novanto : Suara Golkar Suara Rakyat
• Fahri Hamzah Tegaskan Status Sandiaga Uno Bukanlah Ulama
• Kembali Masuk Kabinet Jokowi, Arcandra Tahar Sudah 100 Persen WNI
• Amien Rais Kunjungi KPK, Laporkan Tito Karnavian?
• Sudah Lama Bergulir, Kasus Korupsi E-KTP Tak Kunjung Berakhir
• Penuhi Panggilan Polisi, Amien Rais Nilai Ada Hal yang Janggal
• Pengacara Brontoseno Benarkan Kabar Pernikahan Kliennya Dengan Angelina Sondakh
• Mahkamah Agung Segera Periksa Hakim di Perkara Pedangdut Saipul Jamil
• Dahlan Iskan Resmi Ditahan Atas Kasus Penjualan Aset
• Tersandung Kasus Dugaan Korupsi, Sylviana Murni Memilih Fokus Kampanye
• Usai PAW Gamari, PKS Kembali Singgung PAW Fahri Hamzah
• Pemerintah Myanmar Tahan Beberapa Anak Rohingnya Terkait Pemberontakan
• Najib Razak Kecam Penggeledehan Dilakukan Di Rumah Ibunya