Luhut Pandjaitan Komentari Dugaan Suap Meikarta

Hariannusantara.com – Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyayangkan megaproyek milik Lippo Group, Meikarta, di Cikarang, Kabupaten Bekasi, tersangkut kasus dugaan suap perizinan. Kendati demikian, Luhut mendukung jalannya proses hukum yang tengah berlangsung terhadap kasus tersebut. Namun, Luhut menilai sejatinya Meikarta adalah proyek yang sudah sah. Karena itu, pembangunannya harus tetap dilanjutkan, sembari proses hukum didalami oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Hukum berlaku kalau memang ada masalah hukum. Akan tetapi, ini memang kami sayangkan, kok sampai begitu. Project is project. Itu kan bagus. Bahwa ada masalah teknis seperti di dalam biar diselesaikan secara hukum saja,” kata Menko Luhut, Selasa (16/10/2018).

Satu tahun yang lalu, tepatnya pada 29 Oktober 2017, Luhut menyatakan proyek Meikarta tidak memiliki masalah terkait perizinan. Ia pun meminta seluruh pihak untuk tidak berburuk sangka terhadap pembangunan Meikarta. Sebab, kata Luhut, pemimpin Lippo Group telah memperjuangkan mempersiapkan Meikarta sejak 20 tahun yang lalu. Hal tersebut diungkapkan Luhut pada seremoni topping off atau tutup atap dua menara Meikarta di Cikarang.

Baca juga:
– Bupati Bekasi Jadi Tersangka Kasus Suap Meikarta
– Luhut Bicara Soal Freeport: Jangan Dikira Pemerintah Dapat Diatur

KPK pada Senin (15/10) malam resmi menetapkan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro (BS) sebagai tersangka dugaan suap terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. Billy ditetapkan sebagai tersangka bersama delapan orang lainnya, termasuk Bupati Bekasi 2017-2022 Neneng Hassanah Yasin. Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan sembilan tersangka tersebut diterapkan setelah melakukan pemeriksaan dilanjutkan gelar perkara.

Similar Posts:

• Nasib Meikarta Pasca Dugaan Suap Bupati Bekasi
• Bupati Bekasi Jadi Tersangka Kasus Suap Meikarta
• Deddy Mizwar Tanggapi Kasus OTT Suap Meikarta
• Bupati Cirebon Resmi Jadi Tersangka Kasus Jual Beli Jabatan
• Patrialis Akbar Tersandung Kasus Dugaan Suap Pada OTT KPK
• 13 Tol Siap Beroperasi Akhir Tahun Ini
• Jadi Tersangka Korupsi, Nur Mahmudi Jalani Pemeriksaan Kepolisian
• Kasus PLTU Riau-1 Berdampak Pada Elektabilitas Golkar
• Mantan Dirut Garuda Tersandung Korupsi Pengadaan Airbus 330-300
• Diduga Korupsi, Emirsyah Satar Mengelak
• Mehub Himbau Operasional Garuda Tak Terganggu Kasus Korupsi
• Mahkamah Agung Segera Periksa Hakim di Perkara Pedangdut Saipul Jamil
• Menguak Kekayaan Irman Gusman, Ketua DPD RI yang Jadi Tersangka KPK
• Korupsi Berjamaah, 41 Dari 45 Anggota DPRD Kota Malang Ditetapkan Sebagai Tersangka!
• KPAI Mintai Pertangung Jawaban Pihak Facebook Atas Kaus Loli Candy
• Nama Syahrini dan Fadli Zon Ikut Terseret Dalam Pusaran Kasus Suap Pajak
• Jadi Tersangka La Nyalla Merasa Dirinya Sedang Di Kerjai
• Luhut Bicara Soal Freeport: Jangan Dikira Pemerintah Dapat Diatur
• KPK Putuskan Status Taufik Kurniawan
• Berita Penetapan Tersangka Simpang Siur, Tri Rismaharini Terjebak Situasi Politis ?
• 21 Anggota DPRD Kota Malang Resmi Jadi Tahanan KPK
• Model Fenny Steffy Burase Kembali Diperiksa KPK
• Praperadilan Sukmawati Soal Penghentian Kasus Rizieq Shihab Ditolak
• Penjelasan Polisi Soal Perlakuan Khusus Pemeriksaan Amien Rais
• Sudah Lama Bergulir, Kasus Korupsi E-KTP Tak Kunjung Berakhir
• Kejagung Beberkan Waktu Pemeriksaan La Nyalla Oleh KPK
• KPK Berkolaborasi Dengan Kejaksaan Gali Keterlibatan La Nyalla Dalam Kasus Alkes
• Praktik Jual Beli Jabatan, Bupati Klaten Ditetapkan Sebagai Tersangka
• Tuding Oknum Polisi Jadi Calo Tiket Asian Para Games 2018, Augie Fatinus Terancam Sanksi 6 Tahun Penjara
• 4 Tahun Kepemimpinan Jokowi, Kubu Prabowo Sebut Kebebasan Beragama Kurang